Setiap tahun, kabar tentang maskapai terbaik dunia menyita perhatian publik. Garuda Indonesia pernah menghuni sepuluh besar, Qatar Airways berkali-kali menempati posisi pertama, dan Singapore Airlines baru saja kembali dinobatkan sebagai yang terbaik. Predikat semacam itu mudah menarik perhatian dan membangun kepercayaan masyarakat. Mari kita lihat lebih dekat. Pernahkah kita bertanya, siapa yang menentukan peringkatnya? Siapa pemilik lembaga pemeringkatnya?
Predikat dan peringkat maskapai tersebut diberikan oleh Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan yang mendunia. Meski demikian, otoritas Skytrax tidak luput dari perdebatan. Salah satu akibatnya, Etihad Airways menarik diri dari pemeringkatannya pada 2014, sementara metodologi dan keterbukaan datanya beberapa kali dipertanyakan. Skytrax juga menawarkan layanan audit dan konsultasi kepada industri penerbangan. Pemeringkatan bukan hanya instrumen penilaian, melainkan bagian dari industri reputasi yang bernilai komersial.
Jika kita perhatikan dengan saksama, fenomena serupa juga terjadi dalam dunia pendidikan tinggi. Peringkat universitas tidak lagi terhidang sebagai sekadar informasi tambahan, tapi bahkan telah menjadi penanda reputasi dan ukuran keberhasilan. Kenaikan peringkat dirayakan melalui siaran pers, baliho, dan gegap gempita media sosial. Frasa “kampus terbaik” jadi materi iklan andalan. Sebaliknya, penurunan peringkat mendatangkan kecemasan berkepanjangan warga kampus, karena dianggap dapat mengusik reputasi, bahkan legitimasi pimpinan kampus.
Pemeringkatan membuat mutu perguruan tinggi seolah dapat dipadatkan menjadi satu angka, lalu dibandingkan secara adil. Padahal, faktanya tidak demikian. Metodologi setiap pemeringkatan kampus dibentuk oleh pilihan indikator, pembobotan, dan data tertentu—yang tentu saja, tidak pernah bebas nilai. Kampus akhirnya sibuk mengejar apa yang dinilai, bukan merawat apa yang paling bernilai.
Masalahnya, perguruan tinggi bukanlah maskapai penerbangan. Universitas mengemban misi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembentukan manusia dan kehidupan publik. Kampus semestinya ikut mendidik masyarakat untuk memahami mutu pendidikan tinggi, bukan justru mengukuhkan anggapan bahwa satu angka mewakili keseluruhan kualitasnya.
Sebagian besar pemeringkatan global memberi bobot besar pada kapasitas penelitian, sitasi, reputasi akademik, dan jejaring internasional. Semua itu penting, tetapi tidak selalu menjawab kebutuhan calon mahasiswa. Universitas dengan kapasitas penelitian terbaik belum tentu menyediakan lingkungan pembelajaran yang paling sesuai. Mutu interaksi dosen, pendampingan akademik, relevansi kurikulum, dan perhatian terhadap perkembangan mahasiswa tidak mudah diringkas dalam tabel.
Di tengah gencarnya promosi kampus, calon mahasiswa semakin mudah menjadikan peringkat sebagai jalan pintas membaca mutu. Padahal, posisi dalam tabel lebih banyak menggambarkan kapasitas penelitian dan reputasi institusi daripada pengalaman belajar yang kelak mereka jalani.
Untuk menilai kelayakan layanan pendidikan, akreditasi program studi dan perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri menawarkan pijakan lebih relevan. Akreditasi didasarkan pada standar mutu, pemeriksaan dokumen, dan asesmen pihak eksternal yang dapat mencakup asesmen lapangan. Sebaliknya, peringkat disusun dari data institusi, publikasi dan sitasi, serta survei reputasi, tanpa asesmen lapangan terhadap proses pembelajaran. Peringkat dapat menunjukkan posisi kampus, tetapi belum tentu memotret mutu pendidikan yang dialami mahasiswa.
Di Indonesia, obsesi terhadap peringkat juga berisiko memperlebar ketimpangan. Kriteria penelitian cenderung menguntungkan perguruan tinggi negeri, terutama PTN berbadan hukum, yang memiliki pendanaan, infrastruktur, dan jejaring lebih besar. Perguruan tinggi swasta yang mampu bersaing umumnya juga berasal dari kelompok kampus besar.
Perbedaan sumber daya akhirnya dibaca sebagai perbedaan mutu. Peringkat mendatangkan mahasiswa dan sumber daya, lalu tambahan sumber daya kembali menguatkan peringkat. Akibatnya, kampus yang telah kuat semakin unggul, sementara kampus dengan sumber daya terbatas semakin tertinggal.
Setiap kampus memiliki sejarah, nilai, dan panggilan berbeda. Tidak semuanya harus menjelma menjadi universitas riset dengan ukuran keberhasilan seragam. Ada kampus yang tumbuh untuk memperluas akses, menguatkan masyarakat lokal, atau menyediakan pendidikan profesi bermutu. Memaksa semuanya mengejar tabel yang sama dapat menjauhkan kampus dari alasan keberadaannya.
Kesadaran kritis mulai tumbuh di luar negeri. Utrecht University tidak lagi aktif memasok data kepada Times Higher Education. Mulai 2026, Sorbonne University mengambil langkah serupa. Di Amerika Serikat, puluhan fakultas hukum, termasuk Yale dan Harvard, juga meninggalkan pemeringkatan sektoral.
Mereka bukan menolak kompetisi. Mereka menolak ketika satu tabel diperlakukan sebagai ukuran tunggal reputasi. Jika kampus-kampus bereputasi dunia berani menjaga jarak, kapan kampus-kampus Indonesia berani membongkar ilusi pemeringkatan?
Leave a Reply