Salah satu hal menantang yang sering dihadapi dosen ilmu sosial adalah saat menjelaskan definisi politik di depan mahasiswa. Kebanyakan literatur dari Barat membingkai politik sebagai strategi meraih tujuan, terlepas dari baik buruknya cara yang dipakai. Machiavelli secara gamblang menyebutkan politik adalah saat strategi apapun dapat dibenarkan selama tujuan dapat tercapai (the ends justify the means). Perspektif Realisme dalam hubungan internasional juga memandang manusia adalah serigala bagi sesama manusia (homo homini lupus). Dari bingkai tersebut, tak jarang mahasiswa memahami politik sebagai tindakan yang mustahil suci dari kepentingan pragmatis. Bahkan, sering kita dengar pandangan di tengah masyarakat tentang keniscayaan politik sebagai tindakan “kotor”.
Memaknai politik
Selama ini, tidak begitu sulit menangkal pandangan dangkal tersebut. Pertama, definisi politik tidak semestinya hanya didasarkan dari penafsiran ilmuwan Barat. Dalam Islam, misalnya, politik dimaknai dengan as-siyasah, yang akar katanya searti dengan pengendali. Maknanya, manusia memiliki tugas untuk mampu mengendalikan cara yang baik agar tujuan dapat tercapai. Contoh lain, dari perspektif Konfusianisme, politik harus memiliki tujuan meningkatkan kebajikan dan hubungan sosial yang dianggap baik, serta hanya bisa dikatakan berhasil jika orang-orang yang berkuasa memiliki budi yang luhur.
Kedua, memahami politik sebagai tindakan “kotor” sejatinya tidak tepat. Sebagai ilmu yang tidak memiliki definisi tunggal, politik tidak dapat diklaim oleh nilai tertentu. Jika ternyata politik dipraktikkan dengan cara yang tidak memperhatikan etika, tentu yang kotor bukanlah pada ilmunya, melainkan predikat tersebut hanya melekat pada pelaku.
Ketiga, sebagaimana diungkapkan Aristoteles, hakikat manusia sebagai makhluk politik belakangan sering hilang dalam kesadaran masyarakat. Sejalan dengan pendangkalan makna politik, sering kita lihat, politik seolah hanya dinisbahkan pada tokoh dan pejabat publik. Padahal, sejatinya, sejauh manusia hidup dan memiliki kepentingan yang diperjuangkan, maka politik niscaya dipraktikkan, walau hanya dalam skala relasi interpersonal.
Darurat keteladanan
Meski tiga pendekatan di atas selalu dilakukan agar makna politik tidak dangkal dipahami mahasiswa, belakangan, tugas dosen ilmu sosial kian menantang. Perspektif yang dibawa dari tataran konseptual seringkali tidak cocok dengan tataran praksis. Di tingkat global, kebangkitan populisme di sejumlah negara menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang terpilih dalam negara demokrasi tidak selalu berkualitas. Hasilnya, politik jadi kendaraan bagi pemimpin populis melakukan kapitalisasi isu-isu reaksioner seperti etnonasionalisme, agama, dan ras guna memanipulasi sentimen rakyat. Tren ini bahkan tidak terhindarkan di negara maju sekalipun, sebagaimana sempat melanda Amerika Serikat (Donald Trump), Inggris (Boris Johnson), dan Australia (Tony Abbott).
Di tingkat nasional, meski politik kenegarawanan selalu menjadi harapan, belakangan, keteladanan akan politik yang mengedepankan etika kian sulit ditemukan. Menjelang pemilihan presiden 2024, darurat keteladanan dalam politik kenegarawanan makin jelas muncul ke permukaan. Praktik politik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok menjadi barang langka. Kalaupun ada, tak jarang sekadar kemasan yang digunakan elit politik untuk mencapai tujuan utama: meraih, mempertahankan, atau merebut kekuasaan. Menjelang pemilu, tentu sewajarnya semua kandidat yang bertanding menebalkan klaim bagaimana mereka merupakan pilihan terbaik yang memikirkan dan memperjuangkan masa depan negara. Janji-janji politik diutarakan dengan lantang, memberi harapan perubahan, perbaikan, maupun keberlanjutan.
Namun, dari dinamika politik nasional dalam beberapa pekan terakhir, sulit rasanya menolak skeptisme untuk masa depan politik kenegarawanan. Kekuasaan dilihat oleh segelintir elit politik sebagai muara segala tujuan, bukan sebagai alat melayani dan menghormati kedaulatan rakyat. Komunikasi publik yang dinyatakan elit politik sering berlawanan arah dengan kenyataan tindakan yang dilakukan. Koalisi elit politik begitu cair dan sulit ditebak, terus berkembang sesuai arah angin kepentingan.
Kehabisan alasan
Bisa dikatakan, dosen ilmu sosial mulai kehabisan alasan dalam memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa praktik politik tidak selalu kotor. Terlebih, jika mahasiswa meminta contoh terkini gambaran praktik politik yang mengedepankan etika, baik di tingkat global maupun nasional. Apabila kondisi ini terus terjadi, bukan mustahil pendidikan politik memasuki senja kalanya. Materi yang diajarkan dalam kelas tidak sesuai dengan realitas yang ada.
Atau, inikah waktunya agar tataran konseptual perlu lebih realistis dalam memahami definisi politik? Apakah pendidikan politik yang berbudi luhur selama ini terlalu naif? Perlukah kampus merekognisi tren politik yang hilang nilai dan etika sebagai definisi termutakhir dan terbaik? Mudah-mudahan, tidak demikian.
Sebagai aktor penting dalam masyarakat sipil, kampus harus bertahan sebagai salah satu benteng penyemai nilai-nilai kebajikan. Meski pusaran neoliberalisme kian menempatkan kampus pada jeratan korporatisasi dan marketisasi, kampus tidak boleh lelah dalam menyuarakan nilai berbangsa dan bernegara kepada seluruh elemen masyarakat. Di tengah gejala masyarakat mulai kesulitan mencari alasan untuk memaknai politik sebagai alat memajukan kepentingan bangsa, kampus harus setia menjaga kedaulatan rakyat dan hadir menjadi penerang bagi perjuangan masa depan demokrasi bangsa.
Posisi ini sewajarnya dilakukan, mengingat awal mula peran perguruan tinggi sejak abad ke-19 sejatinya menempatkan kepakaran ilmuwan beririsan besar dengan tanggung jawab dan filsafat moral, yaitu keberpihakan terhadap nilai-nilai kolektif dalam mewujudkan perubahan sosial. Dari cara pandang ini, menjadi ilmuwan sosial—termasuk menjadi dosen ilmu sosial, adalah sekaligus berperan sebagai salah satu aktor pendorong perubahan sosial, tidak sekadar pengajar yang piawai berteori dalam dinding kelas.
Di tengah kondisi realitas sosial kita yang menghadapi darurat keteladanan dalam politik kenegarawanan, rasanya tidak terlalu berlebihan berharap pada para kaum terdidik. Sebelum semuanya terlambat, inilah waktunya para ilmuwan sosial menebalkan peran sebagai aktor penjaga nilai moralitas dalam berbangsa dan bernegara.
Hangga Fathana 