Kita hidup di zaman yang penuh ironi. Di satu sisi, jargon tentang memanusiakan sumber daya manusia menggema di ruang konferensi, laporan tahunan korporasi, hingga seminar pembangunan. Manusia dielu-elukan sebagai aset paling berharga. Namun di sisi lain, dalam praktik sehari-hari, manusia justru diperlakukan tak lebih dari faktor produksi yang harus diperas, ditekan, bahkan dibuang ketika dianggap tak lagi efisien. Pertanyaan sederhana pun mengemuka: apakah manusia masih dipandang sebagai subjek bermartabat, atau sekadar angka dalam statistik korporasi?
Sejak ekonomi klasik, para pemikir seperti Adam Smith (1776) dan David Ricardo (1817) menempatkan labour di samping tanah dan modal dalam kerangka faktor produksi. Karl Marx (1867) kemudian lebih radikal: tenaga kerja adalah sumber nilai-lebih (surplus value) sekaligus objek eksploitasi kapitalis. Namun, di sinilah letak masalahnya. Penyamaan manusia dengan tanah dan modal—dengan benda mati—telah melahirkan reduksi yang mendalam. Manusia bukanlah sekadar labour. Ia adalah subjek dengan martabat, aspirasi, dan hak asasi yang tidak bisa disejajarkan dengan mesin atau lahan.
Memasuki era neoliberal sejak 1980-an, reduksi ini mencapai bentuk paling ekstrem. David Harvey (2005) menyebut neoliberalisme sebagai proyek restorasi kekuasaan kelas kapitalis. Dengan dalih efisiensi, deregulasi, dan privatisasi, pekerja diperlakukan semata sebagai ongkos. “Fleksibilitas kerja” diagung-agungkan, padahal dalam praktik global artinya pekerjaan kontrak jangka pendek, buruh lepas tanpa jaminan, dan jam kerja yang mudah dieksploitasi. Wendy Brown (2015) menegaskan bahwa neoliberalisme mengikis makna kewargaan: manusia tidak lagi dipandang sebagai warga negara dengan hak, melainkan entrepreneur of the self, modal hidup yang harus terus dipasarkan.
Zygmunt Bauman (2004) bahkan menyebut manusia di era ini sebagai wasted lives—hidup yang siap dibuang begitu dianggap tidak produktif. Michel Foucault (2008) menunjukkan bagaimana neoliberalisme bekerja sebagai rasionalitas pemerintahan: logika pasar merembes ke setiap aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesehatan. Anthony Giddens (1991) menambahkan bahwa modernitas membuat individu hidup dalam ontological insecurity, ketidakpastian eksistensial yang kini diperparah oleh neoliberalisme.
Karl Polanyi (1944) jauh sebelumnya sudah memperingatkan bahaya memperlakukan tanah, uang, dan tenaga kerja sebagai “fictitious commodities.” Jika manusia (labour) direduksi semata sebagai komoditas, tatanan masyarakat akan runtuh. Inilah inti problem neoliberal: manusia dipandang hanya sebagai input produksi, tanpa dimensi kemanusiaan.
Dalam ruang-ruang kelas Ekonomi Politik Global, mahasiswa selalu diajak untuk memahami bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi sekadar faktor produksi. Ia adalah subjek yang hak asasinya harus dihormati. Mengabaikan dimensi kemanusiaan dan menyetarakan manusia dengan mesin bukan hanya kesalahan konseptual, tetapi juga ancaman bagi peradaban. Di hadapan mereka, saya kerap melontarkan pertanyaan sederhana: ‘Jika manusia hanya dihitung sebagai biaya, lalu di mana letak martabatnya?’ Pertanyaan ini, meski sederhana, membuka ruang refleksi tentang martabat manusia dan hak-haknya.
Fenomena global hari ini menegaskan urgensi itu. Pekerja gudang di perusahaan logistik diawasi algoritma hingga ke menit; buruh pabrik garmen di Asia digaji murah demi pasar global; pengemudi aplikasi daring hidup tanpa jaminan sosial. Semua ini menunjukkan pola yang sama: manusia diperlakukan sebagai suku cadang, siap diganti kapan saja. Ironi besar muncul: di era ketika human capital dipuja, justru manusia makin diperlakukan seperti capital goods.
Padahal, seperti diingatkan Simon Marginson (2016), pendidikan dan pengetahuan seharusnya menjadi global common good, bukan sekadar pabrik pencetak tenaga kerja. Hal yang sama berlaku untuk ekonomi secara keseluruhan: ia seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Jika tujuan ekonomi adalah akumulasi modal semata, maka manusia akan terus diperas. Tetapi jika tujuan ekonomi adalah memajukan martabat manusia, maka reduksi manusia menjadi angka adalah bentuk pengkhianatan.
Dunia memang membutuhkan efisiensi. Namun efisiensi tanpa nurani hanya melahirkan peradaban yang dingin. Yang membedakan mesin dengan manusia adalah nurani, sejarah, dan solidaritas. Bila kita terus membiarkan manusia diperlakukan semata sebagai faktor produksi, kita bukan hanya sedang membunuh martabat individu, tetapi juga merobohkan fondasi kemanusiaan itu sendiri.
Ironisnya, dominasi neoliberal hari ini justru makin tak kasat mata. Ia hadir tanpa bendera, tanpa nama, namun menjerat kita dalam logika pasar yang dianggap biasa. Kita menyerapnya lewat bahasa efisiensi, fleksibilitas, dan pilihan bebas—padahal di balik itu terselip peminggiran, ketidakpastian, dan pengucilan mereka yang tak memiliki akses sumber daya. Neoliberalisme merasuk halus ke ruang kerja, ruang belajar, bahkan ruang batin kita, hingga kita tak sadar menjadi bagian dari pusarannya. Karenanya, proses pengambilan keputusan yang reflektif menjadi penting, agar kita mampu mengenali jebakan yang kerap menyaru sebagai jalan perbaikan berkelanjutan.
Referensi
Bauman, Z. (2004). Wasted lives: Modernity and its outcasts. Polity Press.
Brown, W. (2015). Undoing the demos: Neoliberalism’s stealth revolution. Zone Books.
Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979 (G. Burchell, Trans.). Palgrave Macmillan. (Original work delivered 1978–1979)
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Polity Press.
Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
Marginson, S. (2016). Higher education and the common good. Melbourne University Publishing.
Marx, K. (1867). Capital: A critique of political economy, Volume I. Verlag von Otto Meissner.
Polanyi, K. (1944). The great transformation: The political and economic origins of our time. Farrar & Rinehart.
Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. John Murray.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
Hangga Fathana 