Setelah lima hari dalam ketidakpastian, akhirnya Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Tidak seperti biasa, pemilu Malaysia kali ini menghasilkan parlemen menggantung dengan tidak terbentuknya mayoritas oleh pihak manapun, baik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, maupun Perikatan Nasional. Selama masa menggantung, negosiasi politik berjalan sangat intensif, sampai akhirnya Raja Malaysia menggunakan kewenangan dengan menunjuk mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia tersebut sebagai perdana menteri, pada Kamis (24/11).
Sekilas, suhu politik Malaysia memang terlihat biasa dan menghangat lama sejak Perdana Menteri Najib Rajak terlibat korupsi dan kalah pemilu pada tahun 2018. Friksi kian memanas setelah Mahathir Mohamad sempat kembali mengambil peran Perdana Menteri, meski kepemimpinannya hanya bertahan dua tahun.
Namun, terlalu dangkal rasanya jika turbulensi politik Malaysia dianggap sekadar fenomena biasa dalam bernegara. Dari perspektif politik inovasi, negara jiran tersebut sedang berjuang mengendalikan tekanan domestik demi meninggalkan zona nyaman.
Politik Inovasi
Mark Zachary Taylor (2016) memberikan penjelasan penting, mengapa beberapa negara lebih inovatif dari sejumlah negara lain. Beberapa variabel penentu yang ada selama ini ditengarai gagal memberi alasan yang kuat, di antaranya seperti: dana riset dan pengembangan, peringkat universitas, jumlah paten, dan reputasi ilmuwan. Buktinya, meski Australia, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol memenuhi semua variabel tersebut, tidak banyak produk teknologi darinya yang populer dan terpakai secara global.
Lalu, mengapa produk teknologi justru didominasi negara kawasan Asia Timur? Mengapa peringkat Singapura dapat terus berada dalam 10 besar negara paling inovatif dunia? Taylor menawarkan variabel tambahan: creative insecurity (keresahan kreatif). Keresahan kreatif didefinisikan Taylor sebagai rasa tidak aman dialami suatu negara akibat tekanan eksternal yang muncul akibat kompetisi regional maupun global.
Keresahan kreatif akan menguat apabila tekanan eksternal lebih besar dibanding dengan tekanan domestik. Keresahan ini akan mendorong negara untuk mengerahkan segala upaya agar mereka dapat bertahan, berkembang, dan akhirnya berinovasi. Sebaliknya, jika tekanan domestik lebih besar, ia akan membocorkan energi negara dan melemahkan laju inovasi.
Keresahan Malaysia
Perjuangan Anwar Ibrahim dalam politik nasional Malaysia selama ini adalah simbol perlawanan terhadap politik identitas yang telah mengakar kuat setengah abad. Sepanjang pemerintahan UMNO (1955-2018), Malaysia dikenal menempatkan pribumi Melayu sebagai warga negara pertama, menjadikannya penerima hak istimewa dibanding etnis lain seperti Cina dan India.
Bagaimanapun, laju globalisasi mendorong favoritisme Melayu kian tidak populer dan terlihat eksklusif. Gelombang protes terus menguat dengan kemunculan kasus korupsi yang belakangan melibatkan pimpinan negara. Distraksi semakin riuh, politik nasional menjadi panggung retorika dan gemuruh, inovasi Malaysia perlahan menurun dan jatuh. Dalam tiga tahun terakhir, peringkat inovasi Malaysia terus menurun ke peringkat 36 dunia dalam Global Innovation Index (WIPO, 2022).
Dalam jumpa pers pertama sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menjanjikan Malaysia yang lebih inklusif. Ia menjamin hak rakyat Malaysia khususnya golongan yang terpinggir dan miskin, tanpa melihat bangsa dan agama. Meski hak istimewa etnis Melayu tidak dicabut, Anwar berjanji tidak mengesampingkan etnis Cina, India, suku kaum Sabah, Sarawak, dan Orang Asli. Ia juga menekankan, fokus pertama Malaysia saat ini adalah agenda perbaikan ekonomi.
Kemenangan Anwar Ibrahim membawa angin segar bagi politik domestik Malaysia. Politik identitas selama ini membocorkan energi negara dan hasil pemilu menunjukkan rakyat Malaysia menginginkan perubahan ke arah yang lebih adil dan terbuka. Dengan demikian, negara dapat berkhidmat mengejar kembali laju inovasi yang sempat tertinggal.
Zona Nyaman Indonesia?
Kemenangan Anwar Ibrahim perlu menjadi pemantik bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan kembali esensi berbangsa dan bernegara. Apakah progres yang kita raih saat ini seperti yang kita harapkan? Apakah kita sedang berjuang keluar dari zona nyaman, atau justru tenggelam dalam distraksi politik domestik?
Dalam Global Innovation Index 2022, posisi Indonesia meningkat cukup tajam ke peringkat 75, setelah sepuluh tahun sebelumnya (2012) berada di peringkat 100. Tentunya ini merupakan capaian yang patut diapresiasi dan terus dijaga. Di tengah politik identitas yang populisme yang cukup disruptif, Indonesia dapat terus berkhidmat dalam laju inovasi.
Betapapun, dua hal perlu menjadi catatan. Pertama, diperlukan kesadaran dan ikhtiar kolektif seluruh elemen bangsa agar politik domestik Indonesia tidak terjebak dalam komodifikasi identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang menimbulkan konflik yang merusak kerukunan dan persatuan bangsa.
Jika komodifikasi identitas terus berlangsung, tekanan politik domestik akan membocorkan energi laju inovasi yang selama ini telah berkembang. Tetangga kita, rakyat Malaysia, menyadari pentingnya ikhtiar ini demi mewujudkan demokrasi yang sehat sebagaimana terlihat dari hasil pemilu pekan lalu.
Kedua, dibutuhkan keberanian untuk merincikan peta posisi Indonesia dalam percaturan global. Harus diakui, hubungan luar negeri Indonesia terus menunjukkan progres yang positif. Pengaruh diplomasi Indonesia terus menguat, partisipasi dalam forum global kian meningkat, dan posisi dalam kawasan semakin bermartabat.
Meski demikian, perspektif dari Taylor perlu kita renungkan: negara mana yang sebenarnya menjadi pesaing utama Indonesia dalam berinovasi? Risiko apa yang akan dihadapi jika persaingan tersebut tidak kita menangkan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting untuk terus dilantangkan agar keresahan kreatif kita terus terbentuk dengan presisi yang tinggi.
Perlu diingat, Singapura dapat maju akibat dorongan rasa tidak aman atas persaingannya dengan Malaysia. Demikian juga dengan Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok yang saling beradu inovasi. Sama halnya dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet selama perang dingin, hingga kini berhadapan dengan Tiongkok. Bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaan reflektif semacam inilah yang perlu kita petakan jawabannya.
Hangga Fathana 