Pertanyaan ini belakangan sering mengganggu pikiran saya. Bukan karena kurangnya jumlah universitas di Indonesia—justru sebaliknya. Negara kita memiliki lebih dari 4.500 perguruan tinggi. Jumlah yang luar biasa. Namun, di tengah kelimpahan itu, muncul kegelisahan yang lebih mendasar: di mana sebenarnya posisi universitas dalam imajinasi masyarakat kita hari ini?
Refleksi ini berangkat dari bacaan saya atas tulisan Michael Wesley tentang bagaimana masyarakat Australia memandang pendidikan tingginya. Wesley memetakan setidaknya tiga sikap: ada yang nyaris tidak memikirkannya (agnosticism), ada yang menaruh harapan besar (aspiration), dan ada pula yang memandang universitas dengan kecurigaan (antagonism)—melalui media, perdebatan politik, dan percakapan sosial sehari-hari. Kerangka itu menciptakan ambivalensi yang tentu relevan dalam menjelaskan konteks Australia. Artinya, pandangan yang serupa tidak bisa begitu saja dipindahkan ke Indonesia. Namun, justru di situlah keingintahuan mengusik: jika di negara dengan sistem pendidikan tinggi yang relatif mapan saja universitas dipandang ambivalen, lalu bagaimana dengan kita?
Indonesia adalah masyarakat yang secara simbolik masih sangat memercayai pendidikan tinggi. Kuliah dipandang sebagai jalan naik kelas. Gelar masih berfungsi sebagai penanda status, syarat administratif, dan simbol keberhasilan keluarga. Orang tua rela berkorban, mahasiswa rela bertahan, dan kampus terus bertambah. Dalam banyak hal, universitas masih diinginkan oleh masyarakat.
Namun keinginan itu tidak selalu sejalan dengan kepercayaan yang utuh.
Di satu sisi, ada kelompok besar yang memandang kampus secara instrumental. Kuliah penting, tapi bukan karena cinta pada pengetahuan. Yang dicari adalah ijazah—tiket agar bisa melamar kerja, ikut seleksi, atau sekadar “aman” secara status sosial. Dalam kerangka ini, pertanyaan tentang mutu, kurikulum, atau ekosistem akademik sering kali menjadi sekunder. Selama legal, terakreditasi, dan bisa meluluskan, kampus dianggap cukup—bahkan lebih dari cukup.
Di sisi lain, ada pandangan yang sangat hierarkis. Tidak semua kampus dipandang setara. Nama universitas menjadi identitas, bahkan dipercaya menjadi penentu takdir masa depan. Ada kampus yang dianggap “sungguhan”, ada yang dilihat sebagai alternatif, dan ada pula yang diperlakukan sebagai cadangan terakhir. Dalam imajinasi ini, universitas bukan hanya tempat belajar, melainkan simbol kelas, prestise, dan strata sosial. Kampus menentukan bagaimana seseorang dilihat—bahkan sebelum kompetensinya diuji.
Lalu, perlahan, muncul pula sikap yang lebih pragmatis. Terutama di kalangan urban dan generasi muda, kampus mulai diposisikan sebagai salah satu dari banyak jalan. Keterampilan, portofolio, sertifikasi, dan pengalaman kerja mulai menjadi perhitungan penentu masa depan. Namun, berbeda dengan Australia, sikap ini belum sepenuhnya diterima di Indonesia. Ada kecemasan yang tetap melekat: tanpa gelar, risiko sosial terasa lebih besar. Agnostisisme kita belum sepenuhnya mengakar, karena masih dibayangi ketidakpastian dan tekanan sosial—maupun struktural.
Yang menarik, kritik terhadap universitas di Indonesia jarang hadir secara terbuka dan politis. Kritik lebih sering muncul sebagai sinisme sunyi. “Sarjana tapi nganggur.” “Pencetak sekrup kapitalis.” “Kampus jauh dari realitas.” Kekecewaan itu nyata, tetapi rasa-rasanya jarang diarahkan dan dibahas serius pada sistem. Sayangnya pula, kritik semacam ini lebih sering dilekatkan pada individu dan kelompok kecil—lulusan, dosen, atau jurusan tertentu. Universitas, sebagai institusi, jarang diajak berdialog secara utuh tentang peran mereka di tengah masyarakat.
Di sinilah perbedaannya dengan Australia terasa jelas. Di sana, universitas diperdebatkan secara terbuka: soal biaya, ideologi, relevansi, dan tanggung jawab publik. Di Indonesia, universitas cenderung tetap dihormati secara simbolik, tetapi kepercayaannya perlahan tergerus secara substantif. Kita masih ingin kuliah, tetapi tidak selalu yakin (atau bahkan tidak selalu tahu?) apa yang sebenarnya kita harapkan dari kampus.
Karenanya, problem utama Indonesia soal perguruan tinggi sesungguhnya bukan soal jumlah. Bukan semata soal terlalu banyak perguruan tinggi. Persoalannya adalah pendangkalan makna. Universitas diminta melakukan terlalu banyak hal sekaligus: mencetak tenaga kerja, menaikkan status sosial, menjaga moral, menghasilkan riset, mengabdi pada masyarakat, dan yang terpenting: biaya tetap terjangkau. Semua tuntutan itu sah. Tetapi, tanpa percakapan publik yang utuh, universitas mudah terjebak menjadi institusi yang diharapkan menjadi segalanya, namun dipercaya setengah-setengah.
Dalam situasi seperti ini, kampus sering merespons secara defensif: memperbaiki citra, mengejar peringkat, menambah program, tunduk pada logika hilirisasi, atau sekadar memperindah narasi tentang employability. Padahal yang dihadapi universitas bukan sekadar soal reputasi, melainkan beban kepercayaan publik yang terlalu besar. Kampus diharapkan mampu “menyulap” siapa pun menjadi sukses begitu lulus, seolah pendidikan tinggi bekerja dalam ruang hampa. Kenyataannya, masa depan lulusan tidak pernah ditentukan oleh ijazah semata. Latar belakang sosial-ekonomi, jejaring, dan struktur pasar kerja turut berperan besar. Ketika harapan itu tak terpenuhi, kekecewaan pun mengendap—dan kita menyebutnya dengan istilah yang akrab: sarjana menganggur.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya “kampus mana yang terbaik” dan mulai bertanya lebih pelan, tapi lebih berani untuk jujur: di mana universitas kita berdiri hari ini? Apakah kampus masih kita pahami sebagai ruang belajar dan pembentukan nalar? Atau kampus tergoda menjadi perusahaan jasa pendidikan? Ataukah kampus telah menyempit menjadi mesin administratif, pencetak gelar yang kita inginkan?
Selama pertanyaan di atas tidak kita jawab bersama, universitas di Indonesia akan terus ditempatkan sebagai harapan oleh publik, tetapi tidak sepenuhnya dipercaya untuk benar-benar mengawal misi sosialnya. Harapan yang terlalu besar itu, ketika bertemu dengan realitas sosial yang timpang, pelan-pelan berubah menjadi kekecewaan. Barangkali, di situlah kegelisahan kita bermula.
Hangga Fathana 