Beberapa waktu lalu saya membaca ulang The Echidna Strategy karya Sam Roggeveen. Buku ini menyarankan agar Australia mengubah pendekatannya terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok. Bukan lagi sebagai “deputi sheriff“-nya Washington di Asia, melainkan sebagai echidna: hewan kecil khas Australia, menggemaskan, penuh duri, tidak agresif, tetapi cukup tangguh untuk mempertahankan diri.
Roggeveen tidak sedang bermain-main dengan metafora. Ia sedang menawarkan pandangan strategis: Australia harus menjadi negara yang tidak jinak, tetapi juga tidak sok kuat. Negara itu harus tahu diri, tahu posisi, dan tahu bagaimana bersikap.
Yang menarik, meski metafora echidna dipakai dalam konteks keamanan, sejatinya amsal ini sejalan dalam cara Australia menata diplomasi ekonominya terhadap Amerika Serikat (AS). Mereka tidak asal tunduk dan tidak silau. Bahkan terhadap sekutu lamanya sekalipun, Australia tetap menjaga jarak yang sehat. Tetap ada kehati-hatian, tetap ada nalar strategis, tetap ada kalkulasi.
INDONESIA MENANG?
Dalam kesepakatan dagang yang diumumkan antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, narasi yang muncul di media sosial justru menjurus pada euforia yang membingungkan.
Ada yang bersorak bahwa Indonesia menang. Sebagian menyebut harga iPhone akan segera turun. Publik bersorak, elite tersenyum, dan kita pun kembali mabuk oleh optimisme kosong. Padahal, iPhone sebagian besar diproduksi di Tiongkok, bukan di AS.
Sorak sorai ini menunjukkan betapa kita menghadapi tantangan serius dalam mencerna fakta. Mata batin kita seolah tak sepenuhnya dipakai untuk melihat realitas yang terbentang. Kita sedang merayakan sesuatu yang bahkan substansinya belum benar-benar dipahami. Antusiasme kolektif berpotensi berubah menjadi kekeliruan massal: menyambut kapal dagang asing seakan-akan kapal penyelamat, padahal yang dibawanya bukan pertolongan, melainkan barang dagangan yang kini bisa melaju tanpa hambatan.
AS menurunkan tarif dari ancaman 32% menjadi 19% bagi ekspor Indonesia—sebuah langkah yang sekilas tampak sebagai itikad baik. Namun di balik penurunan ini, Indonesia justru membuka akses tanpa bea masuk untuk produk-produk asal AS, dari energi, agrikultur, hingga pesawat Boeing dalam jumlah besar.
Kesepakatan ini memperlihatkan ketimpangan: AS hanya mengurangi tekanan, sementara Indonesia menyerahkan begitu banyak ruang strategis. Ini bukan negosiasi yang setara, melainkan konsesi sepihak yang menyisakan pertanyaan mendasar. Siapa sesungguhnya yang diuntungkan? Di tengah gegap gempita diplomasi dagang, jangan-jangan kita justru sedang menjual kemandirian dalam bungkus kerja sama.
Posisi Tawar
Dari kesepakatan di atas, Indonesia terlihat kehilangan posisi tawar strategis. Bahkan bisa jadi, kita memang belum pernah memilikinya. Jika yang kita pelihara selama ini bukan strategi, melainkan hanya menebar retorika semu, sulit rasanya membayangkan bagaimana kita akan merumuskan posisi tawar yang didengar.
Kita kerap menggemakan semangat kedaulatan dan menyuarakan narasi antiasing, namun di meja perundingan, sikap kita kerap tak setegas retorika. Kita sering berbicara tentang nasionalisme, tapi juga tak jarang membuka jalan terlalu lebar bagi kepentingan luar. Kita merasa telah berdiri tegak, padahal mungkin masih sering bergantung untuk menyangga langkah sendiri.
Barangkali inilah yang dimaksud Roggeveen sebagai bahaya dari mempercayai mitos lama. Ada keyakinan bahwa menjadi mitra dagang yang baik akan membawa penghormatan. Padahal, dunia hanya bergerak mengikuti kepentingan.
Namun, di balik semua itu, barangkali sudah saatnya kita mencari metafora kita sendiri. Tak perlu menjadi echidna seperti Australia. Jangan pula terjebak menjadi kucing yang hanya mengeong di tengah riuh dunia, padahal ada potensi menjadi harimau yang berjalan tenang dalam kewibawaan.
Ilusi jaminan
Sejarah pernah mencatat bagaimana Australia menerima ketimpangan dalam perjanjian dagang dengan AS (AUSFTA), karena bukan semata kalkulasi ekonomi, melainkan demi menjaga kemitraan politik dan jaminan keamanan dari AS. Seperti diuraikan Ann Capling, keuntungan dagang dalam situasi dilematis ini dapat dikorbankan demi stabilitas hubungan strategis. Namun Australia memiliki konteks: bagian dari AUKUS, ANZUS, sekutu militer resmi, dan pelaku aktif dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.
Indonesia tidak berada di posisi yang sama. Tidak ada payung keamanan yang jelas, tidak ada perjanjian aliansi strategis formal. Jika kita mengadopsi pendekatan yang serupa—merelakan keadilan ekonomi demi kedekatan simbolik dengan kekuatan besar—tanpa imbal balik strategis yang terukur, maka kita sedang membeli ilusi pengaruh dengan harga kemandirian.
Inilah saatnya menimbang kembali: apakah kita sedang berdagang, atau sedang menyerahkan diri?
Hangga Fathana 